Search This Blog

Monday, 3 June 2019

KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda

Jayapura, Jubi – Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) meminta kepada pengurus di kabupaten/kota segera menggelar konfrensi daerah. Ini disampaikan Pengurus Pusat KAPP Musa Haluk kepada Jubi, Sabtu (1/6/2019).

“Teman-teman pengurus KAPP kabupaten yang belum Konferda segera lakukan Konferda sesuai SK mandat yang kami berikan,” katanya.

Menurut Musa pembenahan organisasi saat ini menjadi agenda utama. Ia mencatat KAPP kabupaten yang sudah melakukan konferda baru sembilan dari 42 kabupaten/kota di seluruh tanah Papua.

“Target tahun ini tahun pembenahan organisasi. Dalam waktu dekat kami akan buat konferda Yahukimo, Biak dan beberapa daerah lainnya,” katanya.

Kata Musa, sejauh ini pengurus Pusat belum bisa membantu KAPP kabupaten dalam hal finansial guna mendorong pelaksanaan Konferda.

“Sejauh ini pusat belum ada alokasi dana dari pemerintah provinsi sehingga kami tidak bisa berharap banyak. Sekalipun ada dana itu untuk pembinaan dan untuk modal usaha kaum ekonomi lemah,” katanya.

Sementara itu Abet Asmurut ketua BPD KAPP Maibrat mengajak dan mendorong kepada BPD KAPP di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera melaksanakan Konferda dan pelantikan. Jika tidak maka peluang-peluang yang ada akan berlalu dan dimanfaatkan oleh orang lain yang sudah siap menjemput peluang.

“Dengan demikian untuk terwujudnya kebangkitan ekonomi dan kemandirian ekonomi, maka di butuhkan kerjasama dan meningkatkan kordinasi kerja yang baik di antara pengurus KAPP agar, orang asli Papua dapat bergandengan tangan mewujudkan Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan di atas tanah yang sendiri,” harapnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

The post KAPP kabupaten dan kota didesak segera lakukan konferda appeared first on PAPUA.business.

Friday, 10 May 2019

Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun

Phoenix, Jubi – PT Freeport Indornesia sepakat untuk menyelesaikan sengketa  pajak air permukaan (PAP) dengan membayar kepada pemerintah Provinsi Papua sebesar 1,394 triliun rupiah. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan antara Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, Rabu (8/5/2019).

Adkerson yang didampingi oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas dalam pertemuan tersebut mengatakan Freeport bisa saja menolak membayar pajak tersebut karena Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan banding  Freeport atas keputusan Pengadilan Pajak Indonesia yang memenangkan tuntutan pemerintah Provinsi Papua. Putusan MA pada akhir April 2018 itu membebaskan Freeport dari tuntutan pajak sebesar hampir 6 triliun.

“Namun Freeport dan pemerintah Provinsi Papua memiliki niat baik bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PT. Freeport Indonesia demi kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Adkerson.

Pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam di kantor pusat Freeport McMoran ini menyepakati pajak air permukaan tersebut akan dibayar dalam tiga tahun, terhitung tahun 2019 – 2021. Selain itu, sejak tahun 2019, Freeport akan membayar pajak air permukaan yang merupakan kewajiban perusahaan tambang emas itu sebesar US$ 15 juta pertahun sesuai aturan yang ada dalam Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku.

Sedangkan Gubernur Papua yang didampingi Asisten 1, Doren Wakerkwa dan Asisten 2, Noak Kapissa dalam kesepakatan tersebut setuju bahwa setelah pajak air permukaan tersebut dibayarkan, tidak akan ada lagi pembayaran lainnya  termasuk pajak selain yang tercantum dalam IUPK hingga tahun 2041.

Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menyediakan dokumen-dokumen pendukung bagi operasional PT. Freeport Indonesia yang disayaratkan dan selama IUPK berlaku.

“Termasuk dalam hal ini adalah rekomendasi lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jangka bisnis jangka panjang  Freeport di Papua,” ujar Gubernur Enembe.

Kesepakatan antara Freeport McMoran dengan Pemerintah Provinsi Papua ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam sebuah MoU.

Sengketa pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Freeport ini berlangsung sejak tahun 2011. Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandantangani dengan tariff Rp.10/m3. Sementara Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp.120/m3. (*)

The post Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun appeared first on PAPUA.business.