Search This Blog

Thursday, 21 September 2017

Harga pinang buah di pasar Hamadi kembali normal

Mama-mama Papua menjajakan jualan pinang di atas tanah beralaskan kain di pasar Hamadi, Kota Jayapura – Jubi/Abeth You

Mama-mama Papua menjajakan jualan pinang di atas tanah beralaskan kain di pasar Hamadi, Kota Jayapura – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Harga jual pinang buah per kilogram di pasar Hamadi kini harga berada pada kisaran Rp 30 ribu per kilogram. Beberapa sebelumnya, harga pinang sempat turun per kilogram hanya Rp 15 ribu, bahkan pernah sampai angka Rp 10 ribu.

Mama Yulita (63) seorang penjual pi­nang di pasar Hamadi, mengatakan mulai stabilnya harga pinang memicu se­mangatnya untuk menjual pi­nang.

“Satu kilo harganya Rp 30 ribu. Belum ada kanaikan harga. Padahal, proses memanen pinang cukup sulit. Mulai dari me­ngambil dari batang yang tinggi. Proses itu me­ma­kan waktu cukup lama. Sementara harganya kurang ideal,” ujar mama Yulita, kepada Jubi, Kamis (21/9/2017).

Rosa (34), penjual pinang lainnya, juga bersyukur dengan naik­nya harga pinang kendati masih turun naik. Harga jual yang lumayan menambah semangat untuk lebih me­melihara pinang untuk me­nambah pendapatan.

Kata dia, turun naiknya harga pinang sangat tergantung peme­sa­nan serta kualitas dari pinang.

“Jika kualitasnya baik dan super, harga jualnya juga naik,” imbuhnya.

Menurutnya, naik tu­run­nya harga jual buah pinang ini tak bisa diprediksi karena pengepul juga ter­gantung kepada pe­mesan atau permintaan pasar. Jika per­mintaan pasar banyak, harga pinang bisa di­pastikan me­ngikuti kenaikan harga pe­sanan pasar.

“Selain itu, pe­ngaruh hari libur dan hari besar lainnya juga bisa me­mengaruhi harga pasar,” ucapnya. (*)

 

The post Harga pinang buah di pasar Hamadi kembali normal appeared first on PAPUA.business.

Wednesday, 20 September 2017

Disperindagkop kota Jayapura tutup 120 koperasi

Kepala Disperindagkop Kota Jayapura, Robert L.N. Awi - Jubi

Kepala Disperindagkop Kota Jayapura, Robert L.N. Awi – Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura, Robert L.N. Awi, mengatakan pihaknya telah menutup 120 koperasi dari 360 yang ada di kota Jayapura.

Robert Awi mengatakan data terakhir tercatat di Kota Jayapura ada sekitar 360 koperasi . Dari 360 koperasi itu kurang lebih sekitar 120 koperasi yang atas perintah dari Kementerian Koperasi dan UKM itu harus ditutup.

“Koperasi ini ditutup karena pertama dianggap tidak aktif dalam menjalankan aktivitas koperasi. Kedua, ada laporan rapat anggota tahunan itu sama sekali tidak ada. Ketiga, aktivitas mereka sebagai sebuah koperasi yang berafiliasi dengan dinas Perindagkop di kabupaten/kota itu tidak ada sama sekali sehingga sekitar 120 koperasi di kota Jayapura ditutup,”  kata Robert L. N. Awi, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (19/9/2017).

Lanjut Robert, dari 120 koperasi itu ada sekitar 20 koperasi sudah melakukan klarifikasi kepada Disperindagkop, yang menyatakan bahwa mereka masih ada dan masih beraktivitas. Selama ini mereka tidak menyampaikan laporan bukan karena sengaja tetapi karena alasan-alasan teknis di dalam koperasi itu sendiri.

“Tempo hari mereka datang kasih masuk laporan RAT dua tahun terakhir dan aktivitas koperasinya. Sudah kami tindaklanjuti ke Kementerian pengusulan untuk tidak dibatalkan. Jadi Koperasi di kota Jayapura yang sekarang aktif sekitar 183 koperasi,” katanya.

Sementara itu pengelola koperasi, Etty, mengatakan pendampingan dilakukan tiga bulan sekali.

“Ya, memang benar dinas Perindagkop selalu mendampingi kami untuk mengembangkan koperasi di kampung,” katanya. (*)

The post Disperindagkop kota Jayapura tutup 120 koperasi appeared first on PAPUA.business.

Saturday, 16 September 2017

Pengusaha: Indonesia pasar empuk tumbuhnya bisnis waralaba

PAPUAmart.com, Toko Online - Offline Pertama Milik OAP di Tanah Papua

PAPUAmart.com, Toko Online – Offline Pertama Milik OAP di Tanah Papua

Jumat, 8 September 2017 13:34Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) lndonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi bertumbuhnya bisnis waralaba. Sebab, jumlah penduduk di Tanah Air cukup besar bila dibandingkan dengan negara tetangga.

“Ekonomi Indonesia cukup besar, dengan demografi yang 250 juta orang tentu merupakan pasar besar,” ungkapnya dalam ‘Indonesia’s Biggest Business Expo 2017’, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

Selain itu, kebiasaan orang Indonesia yang suka belanja juga menjadi potensi besar tumbuhnya bisnis waralaba. “Indonesia adalah pasar yang sangat empuk. Orang Indonesia itu suka beli. Kalau enggak beli malu. Kalau nawar sungkan,” kata dia.

Dalam pandangannya, pertumbuhan bisnis waralaba dalam negeri akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan mencetak entrepeneur atau pengusaha baru. Selanjutnya, hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Bisnis waralaba adalah semacam fast track menumbuhkan entrepreneur semakin banyak,” ujarnya.

Karena itulah, industri waralaba dalam negeri harus terus didukung dan diperkuat. “Kalau punya keluarga yang mau berbisnis harus didukung. Kalau kita bisa dorong terus tentu sangat mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. [idr]

The post Pengusaha: Indonesia pasar empuk tumbuhnya bisnis waralaba appeared first on PAPUA.business.

Friday, 15 September 2017

Papua butuh puluhan triliun kuasai 20 persen saham Freeport

Ilustrasi kawasan tambang Freeport Indonesia - IST

Ilustrasi kawasan tambang Freeport Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua membutuhkan sedikitnya puluhan triliun, jika benar-benar ingin menguasai 20 persen saham PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan soal saham Freeport, Pemerintah Provinsi masih akan membahas lebih lanjut dengan pihak terkait soal besaran anggaran yang perlu disiapkan.

“Kita belum membahas ini secara serius dengan semua pihak,” kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (15/9/2017).

Meskipun demikian, ujar ia, perlu ditekankan sudah 50 tahun perusahaan tambang raksasa ini sudah beroperasi di atas tanah Papua, sehingga semua gunung jadi hilang serta seluruh potensi sumber daya alam mineral juga diambil.

Namun lanjutnya, sangat disayangkan penduduk asli pemilik tanah ini sampai saat ini belum benar-benar sejahtera.

“Ini yang menjadi alasan kenapa kami meminta 20 persen dari 51 persen saham Freeport yang disepakati diberikan ke Pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan komitmen kepemilikan 20 persen saham Freeport akan menjadi pergumulan panjang pemerintah Papua maupun Mimika, mengingat tugas berat untuk membuat suatu regulasi daerah terkait pajak daerah.

“Regulasi itu tentunya menjadi lampiran dalam Peraturan Pemerintah (PP),” kata Hery.

Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Frets Boray, mengatakan
jika Pemprov Papua mendapatkan saham 9,36 persen atau 10 persen, maka nilainya bisa mencapai puluhan trilliun rupiah, karena saham Freeport sudah masuk pasar modal, sehingga tidak bisa diambil saja melainkan harus dibeli.

“Waktu itu kan perkiraan konversi saham mencapai Rp 22-25 triliun. Kalau tahun ini bisa melebihi angka itu,” kata Frets. (*)

The post Papua butuh puluhan triliun kuasai 20 persen saham Freeport appeared first on PAPUA.business.

Gubernur minta AKLI perhatikan OAP

Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua - Jubi/Sindung

Pelaksanaan Musda AKLI VI Papua – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili staf ahli Gubernur, Anie Rumbiak, minta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi  Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) turut pula memperhatikan sumber daya manusia  orang asli Papua.

“Tolong diperhatikan SDM lokal dan Papua secara khusus. Ada kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pengusaha untuk membangun Papua,” ujar Anie, dalam sambutan Gubernur Papua di depan peserta Musda VI AKLI Papua, di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (14/9/2017).

Iapun juga mengingatkan  AKLI untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama denga pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Ketua DPP AKLI Indonesia, Suwarto, mengakui pihaknya  tidak pernah lepas dari PLN. Meskipun tak pernah lepas tapi kerjanya merupakan nyata kontrak kerja dengan PLN.

“Kita tetap optimis meskipun regulasi baru, DJK dan SBU, K3 ketika sudah ada ada 1.500 sertifikasi perusahaan, ahli K3 dan teknisi K3. Kita siapkan bukan mensiasati dapat biaya rendah dalam upaya menempuh sertifikasi yang menumpuk,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, GM PLN Wilayah Papua dan Papua Barat ( WP2B), Johanes Sukrislismono,  minta kontraktor untuk merekrut tenaga teknis lulusan SMK, sebab meraka tenaga-tenaga yang bisa digunakan untuk menambah skill kelistrikan yang siap pakai.

“Saya lihat sumber daya yang digunakan bukan banyak dari lokal, berdayakan SMK, latih putra daerah, ” ujarnya. (*)

The post Gubernur minta AKLI perhatikan OAP appeared first on PAPUA.business.

Saturday, 9 September 2017

Konsisten merakit komputer, ’jalan suci’ lelaki Mee menggapai mimpi

Simon Giyai ketika memperbaiki Notebook di kamarnya, Asrama Tunas Harapan - Jubi/Hengky Yeimo

Simon Giyai ketika memperbaiki Notebook di kamarnya, Asrama Tunas Harapan – Jubi/Hengky Yeimo

Japura, Jubi – Merakit komputer bukan pekerjaan mudah untuk dilakoni. Dibutuhkan ketekunan dan waktu yang panjang untuk menjadi ‘ahli’. Tantangan yang harus hadapi pun tidak sederhana. Tetapi apabila ada kemauan dan niat tulus serta konsiten, pasti ada ‘jalan suci’ untuk sukses menggapai mimpi.

Begitulah jalan panjang dan berliku yang harus dilalui sosok lelaki suku Mee kabupaten Deiyai, Simon Giyai, yang konsisten menekuni profesi sebagai perakit komputer sejak tahun 2011.

Saat ditemui Jubi di Asrama Tunas Harapan, Padang Bulan, Kota Jayapura, Kamis (7/9/2017), Simon mengatakan dirinya mengenal laptop sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2.

“Setamat SMP saya terpanggil melanjutkan SMA Komputer di Kabupaten Mimika. Saya lulus SMA tahun 2011. Setelah itu saya memilih melanjutkan kuliah di Universitas Sains dan Teknologi (USTJ) Jayapura, jurusan Informatika,” katanya.

Simon menceritakan ketika masih kuliah di USTJ dia ikut kursus merakit komputer selama satu bulan satu minggu di Surabaya. Setelah selesai kursus Simon kembali ke Jayapura dan membuka service komputer yang dia beri nama ‘Bedo’ (Burung) Computer.

Simon mengatakan setelah pulang kursus dari Surabaya ua tidak melanjutkan kuliah di USTJ dengan alasan untuk menekuni service komputer. Ia memilih pulang ke kampung halamannya di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai.

Tahun 2017, atas desakan orang tuanya Simon melanjutkan kuliah. Kali ini ia memilih kuliah di STIH Umel Mandiri, jurusan Manajemen Komputer.

Simon mengatakan dirinya harus pandai membagi waktu untuk kuliah dan bekerja.

“Saya prioritaskan ketika ada mata kuliah pekerjaan saya tinggalkan. Setelah pulang kuliah apabila ada tugas langsung saya kerakan. Kalau tidak ada tugas kuliah, saya kerja di warnet. Kalau malam saya tidak biasa memperbaiki laptop. Saya biasa perbaiki saat pagi sampai sore,” katanya.

Malam hari dia gunakan waktu untuk belajar materi kuliah atau buku-buku computer.

“Saya biasa tidur jam 1 malam. Kuliah saya harus selesai, tidak boleh berhenti lagi,” katanya.

Simon mengatakan dirinya sudah menemukan talenta untuk merakit komputer. Impiannya adalah satu saat bisa membeli sebuah rumah toko (ruko) dan fokus membesarkan ‘Bedo Computer’ serta menjadikannya tempat untuk membina anak-anak muda Papu di Jayapura.

”Saya juga bisa memperbaiki hardware software, tetapi terkendala pada alat-alat saya kurang. Apabila ada berkat saya akan membeli alat-alat tersebut,” kata Simon.

“Semenjak saya membuka service komputer dari tahun 2011-2017, saya tidak meminta pungutan biaya sepeserpun kepada pemerintah apalagi memasukan proposal. Saya belajar mandiri untuk memperdalam ilmu saja. Nanti kalo sudah lulus baru saya akan buat proposal bantuan,” kata Simon Giyai.

Dikatakannya, semenjak Bedo Computer berdiri sudah banyak mahasiswa dan pemuda yang datang membawa lapotop, notebook, CPU, komputer untuk diperbaiki. Juga teman-teman di Tunas Harapan dan teman kuliah.

“Sejak tahun 2011 buka servis gratis. Sekarang saya sudah membuat tarif harga. Untuk menginstall komputer atau notebook tarifnya sekitar Rp 100 ribu. Kalau ganti Pasta Proccessor taifnya Rp 50 ribu. Bersihkan Fan/Motherboard Rp 100 ribu. Untuk Laptop yang mati menyala atau layar gelap putih berwarna tarifnya Rp 250 ribu,” kata Simon Giyai.

Sahabat sekamarnya, Ones Ukago, membenarkan bahasa sahabatnya yang selalu menekuni dunia komputer ini.

“Sudah lama sahabat Simon Giyai memperbaiki computer. Itu memang keahliannya. Di kamar banyak komputer yang rusak kalau siang dia jarang keluar dia memperbaiki notebook atau laptop yang ada. Saya bangga karena dari sekian banyak anak Papua, dia cukup ulet dalam melakoni dunia computer. Sampai komputer rusak pun dia bisa hidupkan kembali,” katanya sambil tertawa. (*)

The post Konsisten merakit komputer, ’jalan suci’ lelaki Mee menggapai mimpi appeared first on PAPUA.business.

Roberth: masyarakat biasakan konsumsi pangan lokal

Seorang pemuda saat membeli pangan lokal (sagu) dari mama yang berjualan di pasar - Dok Jubi

Seorang pemuda saat membeli pangan lokal (sagu) dari mama yang berjualan di pasar – Dok Jubi

Jayapura, Jubi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluh Provinsi Papua, Roberth Eddy Purwoko, mengatakan sudah saatnya masyarakat Papua mengonsumsi pangan lokal sebagai kebutuhan sehari-hari.

“Kami akan meningkatkan pengembangan pangan lokal mulai dari skala rumah seperti pemanfaatan pekarangan, dengan tujuan bisa menyediakan pangan secara baik dan berkelanjutan,” kata Roberth, di Jayapura, Jumat (8/9/2017).

Ia tekankan, pihaknya akan terus berupaya menghapus ketergantungan masyarakat atas produksi pangan dari luar Papua.

“Tentu dengan tersedianya pangan lokal akan mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan pangan dari luar. Sebab secara global ada tiga hal yang diperebutkan negara-negara yakni pangan, energi dan air,” ujarnya.

Saat ditanya soal ketersediaan pangan di Papua, Roberth menjelaskan, saat ini masih bergantungan dari luar Papua seperti beras dan bahan pokok lain yang didatangkan dari Pulau Jawa.

“Kami dari dinas akan menyediakan pangan secara lokal seperti beras lokal dan sagu yang telah diolah, sehingga ketergantungan perlahan kami kurangi dan bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” ucapnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, menilai dengan semakin beragamnya keanekaragaman harus bisa dirasakan sebagai peluang untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Papua.

Disamping itu, keanekaragaman pangan juga tidak harus memanfaatkan perkebunan luas, namun hanya dengan memanfaatkan pekarangan rumah, bisa untuk menanam pangan lokal yang menjadi kebutuhan dasar.

“Ini penting bagaimana kita memaksimalkan pekarangan sekaligus meningkatkan pangan lokal, dengan begitu akan menjadi terbiasa,” kata Elia. (*)

The post Roberth: masyarakat biasakan konsumsi pangan lokal appeared first on PAPUA.business.

Tuesday, 5 September 2017

Kadin Minta Presiden Jokowi Bangun Smelter Freeport di Papua

 Monday, 04 September 2017 13:52

Jakarta, GATRAnews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua.

“Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis, Senin (4/9).

Andi mengatakan,  UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang. Namun   pembangunan smelter di Papua dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur.

“Jadi, kita di kawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa,” ujar dia.

Andi mengatakan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter. Dia mengatakan, perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur.

Sebab itu, pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu. Pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua.

“Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan,” jelasnya.

Saat ini sebanyak 40% konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui pemerintah tengah berupaya untuk membeli 51 persen saham PT Freeport. Sesuai kontrak karya, Freeport tidak otomatis mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun sampai 2041, ketika kontraknya habis di 2021. Sebab itu agar kontrak tersebut berlanjut, Freeport mesti mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 10 tahun.

IUPK Freeport berlaku sampai 2021 atau sama dengan berlakunya kontrak karya Freeport. Namun Andi mengingatkan agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang.

Sebab, lebih dari 90% produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport.

”Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik, “ pungkas Andi.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Dani Hamdani 

The post Kadin Minta Presiden Jokowi Bangun Smelter Freeport di Papua appeared first on PAPUA.business.

Presiden Jokowi Minta Konsep Koperasi Petani Modern Menjadi Percontohan

Presiden Joko Widodo meminta konsep koperasi petani secara modern yang dimotori oleh PT BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Pangan Terhubung di Sukabumi menjadi percontohan untuk di daerah lain. Demikian disampaikan Presiden saat mengunjungi Koperasi Arromah PT BUMR Pangan Terhubung di Sukabumi, Jumat, 1 September 2017.

“Karena saya sudah dengar lama di PT. BUMR Pangan di Sukabumi ini adalah yang sering saya sampaikan mengkoorporasikan petani, ya ini,” kata Presiden kepada jurnalis setelah meninjau penggilingan beras milik koperasi tersebut.

Presiden mengapresiasi pendirian koperasi itu karena konsep korporasi petani dilakukan secara menyeluruh dari mulai pengolahan sampai penjualannya. Hal ini termasuk pengemasan yang modern dan menarik sehingga bisa masuk langsung ke industri retail.

“Dalam skala yang besar ada _economic skill_ dikerjakan dengan cara-cara modern. _Dipackaging_ seperti ini kemasannya. Sangat modern, sangat menarik. Bisa masuk langsung ke retail. Petani diajak berkelompok dalam sebuah skala industri,” ucap Presiden.

Sistem penanaman juga dilakukan secara modern dengan melibatkan teknologi modern untuk mengetahui lokasi lahan, kondisi lahan, termasuk sistem pemasarannya yang dilakukan secara _online_.

“Saya kira petani kita harus seperti itu. Jadi saya kira akan saya _copy_. Mungkin minggu depan, Pak Luwarso (Pimpinan PT BUMR Pangan Terhubung) akan kami undang ke Istana untuk bicara. Saya ingin ini _dicopy_ sebagai sebuah contoh untuk tempat-tempat yang lain. Biar nanti dikomandani pak Luwarso,” ujar Presiden.

*Sistem Pendanaan*

Saat ini, sekitar 1.000 hektare lahan pertanian sudah tergabung dalam koperasi tersebut. Dengan jumlah lahan tersebut, dibutuhkan sekitar Rp48 miliar untuk mendirikan koperasi tersebut. Presiden mengaku akan membuat konsep seperti ini termasuk mencarikan solusi sistem pendanaannya.

“Kalau skala 5 ribu (hektare) kurang lebih Rp254 miliar. Memang harus seperti itu. Ini yang akan saya temukan. Sehingga nanti bagaimana pinjam ke banknya, bagaimana cara mengangsur dan petani bisa semuanya kita libatkan,” tuturnya.

Presiden pun mengatakan akan mengundang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Istana Kepresidenan untuk mengembangkan konsep koperasi modern tersebut.

PT. BUMR Pangan Terhubung merupakan koperasi yang melakukan proses pengolahan beras dari hulu ke hilir dengan menggandeng para petani sekitar. Selain itu, koperasi itu juga memberikan pendampingan selama masa tanam termasuk menyediakan pinjaman modal. Panen dan pengemasannya pun kemudian diolah dengan menggunakan teknologi modern, termasuk penjualannya yang didistribusi secara langsung ke toko retail maupun menggunakan media sosial. Nantinya, hasil penjualan akan dibagi dengan para petani anggota koperasi tersebut.

Tampak mendampingi Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Sukabumi, 1 September 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

http://ift.tt/Qb9Usc

The post Presiden Jokowi Minta Konsep Koperasi Petani Modern Menjadi Percontohan appeared first on PAPUA.business.

Monday, 4 September 2017

Ada jejak Bank Papua dalam kasus pailit Jamu Nyonya Meneer

Direktur Utama Bank Papua, F.Zendrato (kanan) saat penandatanganan kerjasama dengan manajemen Persipura pada bulan April 2017 – Jubi/Sindung Sukoco

Direktur Utama Bank Papua, F.Zendrato (kanan) saat penandatanganan kerjasama dengan manajemen Persipura pada bulan April 2017 – Jubi/Sindung Sukoco

Jayapura, Jubi – Gonjang ganjing pailitnya perusahaan jamu PT. Nyonya Meneer ternyata melibatkan Bank Papua. Bank milik Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu kreditur perusahaan jamu yang berlokasi di di Jalan Raya Kaligawe Semarang.

Kurator PT Perindustrian Njonja Meneer (Nyonya Meneer) Ade Liansah, dikutip media ekonomi KONTAN, Minggu (3/9/2017) mengatakan berdasarkan penelusuran, pihaknya mengidentifikasi terdapat enam aset atas nama perusahaan dan 72 hak paten yang dapat dilelang menjadi sumber pembayaran hak kreditor. Dan saat ini asset-aset tersebut telah didaftarkan oleh Bank Papua untuk dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Bank Papua memiliki waktu hingga 4 Oktober 2017 untuk melelang sendiri seluruh jaminan yang mereka kuasai.

Perusahaan jamu ini dinyatakan pailit pada Kamis, 10 Agustus 2017 setelah Pengadilan Niaga Semarang membatalkan perjanjian perdamaian No.01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Smg tertanggal 8 Juni 2015. Dalam surat perjanjian perdamaian tahun 2015 itu Bank Papua tercatat sebagai salah satu kreditor terbesar dengan total kredit mencapai Rp68 miliar.

Selain Bank Papua, PT. Nyonya Meneer juga berutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Rp20,8 miliar, dan kewajiban terhadap karyawan (koperasi) sekitar Rp10 miliar. Total utang perusahaan ini mencapai Rp198,4 miliar.

Dalam kasus ini, Bank Papua sebagai satu-satunya kreditur pemegang jaminan (separatis).

Saat ini Rachmat Gobel melalui perusahaannya Gobel Internasional dikabarkan akan menghidupkan kembali perusahaan jamu ini. Gobel mengaku butuh 1 (satu) tahun untuk membenahi manajemen perusahaan. Ia menawarkan skema penyelesaian utang selama dua tahun dengan cara menyicil bagi kreditur konkuren yang memiliki tagihan dengan jumlah dibawah Rp 5 miliyar. Untuk kreditur yang memiliki tagihan diatas Rp 5 miliar akan dicicil tiga tahun. Kemudian bagi utang baru yang belum terdaftar akan dicicil selama satu tahun. Seluruh pembayaran itu akan dimulai pada September 2018.

Namun para kreditur menolak jika pembayaran utang oleh investor dilakukan dengan menyicil.

“Kami ingin pembayaran secara kontan, tidak dicicil,” ungkap salah satu kuasa hukum kreditur Njonja Meneer Eka Widiarto.

Eka mengatakan, alasan pihaknya menolak skema menyicil karena rata-rata masa utang jatuh tempo sudah terlalu lama.

“Kami saja, utang jatuh temponya sudah 11 tahun,” tambahnya.

Bank Papua sebelumnya telah tersandung Kredit Macet senilai Kredit macet senilai Rp1 triliun dan Rp2,06 triliun lainnya dalam keadaan bermasalah.

Pada tahun 2013-2014 bank ini memberikan kredit kepada PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). PT SBI berlokasi di Surabaya dan bergerak dalam  aktivitas bisnis Agen Pengiriman & Pelabuhan. Sedangkan PT Vitas beramat di Jayapura dan bergerak di jasa konstruksi. Namun kredit yang diberikan macet sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp351 Miliar. (*)

The post Ada jejak Bank Papua dalam kasus pailit Jamu Nyonya Meneer appeared first on PAPUA.business.

Berjumpa Menteri ESDM, pemilik ulayat PTFI minta kepastian

Ilustrasi area penambangan PT Freeport- Mining Global

Ilustrasi area penambangan PT Freeport- Mining Global

Jayapura, Jubi – Pengurus Dewan Adat Wilayah Meepago, yang juga Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai bersama Odizeus Beanal, Direktur Lembaga Masyarakat Adat Suku Amunge (Lemasa), suku pemilik ulayat area penambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), berjumpa Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Senin (4/9/2017).

Kata John Gobai, pertemuan kedua pihak yang berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD), Jakarta, guna membahas beberapa poin penting, termasuk hak masyarakat adat pemilik ulayat area penambangan PT Freeport Indonesia.

“Odizeus Beanal yang menyampaikan langsung hal itu kepada Menteri ESDM, supaya dibuat sesi khusus membicarakan hak masyarakat pemilik tanah Freeport, agar ada kejelasan posisi masyarakat adat pemilik ulayat,” kata Gobai via teleponnya kepada Jubi, Senin (4/9/2017) petang.

Menurutnya, usulan itu disetujui, dan Menteri Jonan berjanji akan mencari waktu tepat guna membicarakan hal tersebut.

“Masalah divestasi saham Freeport, itu urusan pemerintah. Kami hanya ingin masyarakat adat punya kedudukan yang pasti dalam investasi Freeport,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Menteri ESDM, poin lain yang dibahas lanjut Gobai, adalah terkait ruang kelola tambang kepada masyarakat, terutama masyarakat adat di Papua.

Pihaknya meminta Menteri ESDM menertibkan peraturan menteri yang memberikan ruang kepada masyarakat adat di Papua untuk mengelola, agar ada dasar hukum yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola tambang rakyat.

“Menteri menyetujui ini dan akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak, untuk sama-sama membahas hal ini. Saya akan terus berkoordinasi dengan staf khusus beliau. Tidak bisa kami hanya menunggu, harus proaktif,” katanya.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao, mengatakan posisi masyarakat adat pemilik ulayat area penambangan PTFI yakni suku Amungme dan Kamoro memang harus diperjelas.

“Saya anak suku Kamoro, sehingga tidak salah kalau kami menuntut kejelasan posisi suku Kamoro dan Amungme. Di mana posisi masyarakat adat. Harus dipastikan,” kata Mathea.

Menurutnya, pihaknya akan mendorong supaya masyarakat pemilik hak ulayat area penambangan PT Freeport mendapatkan kejelasan haknya. Bagaimana kedudukan masyarakat adat dalam kesepakatan yang terjadi antar-pemerintah Indonesia dan Freeport. (*)

The post Berjumpa Menteri ESDM, pemilik ulayat PTFI minta kepastian appeared first on PAPUA.business.

Sriwijaya Air tak bisa maksimalkan penerbangan di Papua karena keterbatasan waktu penerbangan

Pesawat Boeing 737 milik maskapai Sriwijaya Air - Dok. Jubi

Pesawat Boeing 737 milik maskapai Sriwijaya Air – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Manajemen PT Sriwijaya Air Grup berharap dapat segera melakukan penerbangan malam di Papua agar jadwal penerbangan ke wilayah tersebut bisa lebih fleksibel.

Direktur keselamatan dan keamanan Nam Air (Sriwijaya Grup) Dwiyanto Ambarhidayat di Jayapura, Minggu (3/9/2017), mengungkapkan salah satu kendala pihak maskapai belum dapat memaksimalkan jadwal penerbangan armadanya karena masalah waktu yang sangat terbatas.

“Andai kata di beberapa daerah sudah bisa terbang lebih dari jam enam sore, kita bisa lebih menggerakkan banyak penerbangan,” ujarnya.

Menurutnya khusus untuk Nam Air yang sudah mengoperasikan pesawat ATR dengan kapasitas 72 penumpang untuk penerbangan intra Papua dan Papua Barat, jumlah rute yang dilakukan kini belum terlalu banyak karena keterbatasan waktu.

“Contoh pesawat kita yang di Nabire, mau berangkat pagi tidak bisa karena jam enam pagi di Nabire masih gelap dan pihak bandara tidak akan mengizinkan, tetapi pendaratan terakhir harus sebelum jam lima sore,” kata dia.

Dwiyanto pun berharap pihak otoritas bandara atau pemerintah daerah bisa memperhatikan hal tersebut dan segera menambah fasilitas di bandara agar penerbangan malam dimungkinkan.

Sebelumnya, Direktur Komersial Sriwijaya Air Toto Nursatyo sempat menuturkan pihaknya mengagendakan penambahan jumlah pesawat yang akan melayani rute penerbangan di wilayah Papua dan Papua Barat, terutama ke wilayah yang belum memiliki landasan yang bisa didarati pesawat berbadan besar.

“Lima tahun ke depan kita akan masukin lagi 5-6 pesawat ke Papua, tipenya Boeing 737-800 dan juga ATR,” ujarnya.

Ia menambahkan kini Sriwijaya sudah masuk di enam kota yang ada di Papua dan Papua Barat, semua yang memiliki landasan yang bisa didarati pesawat berbadan lebar.

Namun pihaknya juga ingin menambah frekuensi penerbangan dengan pesawat kecil untuk ke daerah yang belum memiliki landasan yang tidak bisa didarati Boeing.

“Rute-rute yang kami akan jajaki adalah ke Nabire, Kaimana, Fakfak, Raja Ampat, Wamena, Dekai, Tanah Merah, Oksibil,” katanya. (*)

Ternyata angkutan udara menjadi fakktor pendorong inflasi di Papua

Banda udara Sentani di Jayapura - skycrapercity.com

Banda udara Sentani di Jayapura – skycrapercity.com

Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan kenaikan tarif angkutan udara pada Agustus 2017 menjadi salah satu pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Jayapura sebesar 0,22 persen.

“Faktor terjadinya inflasi di Kota Jayapura adalah kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi, antara lain angkutan udara, tomat sayur, cabai rawit, daging sapi, telur ayam ras dan lain-lain,” ujar Kepala Bidang Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji, di Jayapura, Senin (4/9/2017).

Beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain ekor kuning, bawang putih, cakalang, teri, gula pasir, dan lain-lain.

Ia menjelaskan dengan terjadinya inflasi di Kota Jayapura sebesar 0,22 persen, maka angka indeks harga konsumen (IHK) dari 129,59 pada Juli 2017 menjadi 129,87 ada Agustus 2017.

Dari sisi kelompok pengeluaran barang dan jasa, ada empat kelompok yang mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar sebesar 0,09 persen, kelompok sandang 0,07 persen, kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga 0,93 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan lainnya 0,99 persen.

“Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah, kelompok bahan makanan turun 0,24 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,04 persen, dan kelompok kesehatan o,01 persen,” kata dia.

Bambang menambahkan, secara umum dari 82 kota IHK di Indonesia, sebanyak 35 kota mengalami inflasi dan 47 kota deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Loksumawe (Aceh) sebesar 1,09 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Ambon 2,01 persen,” katanya. (*)

Sunday, 3 September 2017

22 Perusahaan Bonafide yang Mengizinkanmu Kerja dari Rumah

DP3A diminta mendata pekerja perempuan

lustrasi perempuan Papua - IST

lustrasi perempuan Papua – IST

Jayapura, Jubi – Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua, diminta untuk mendata tenaga kerja perempuan yang saat ini sudah bekerja di pemerintahan maupun swasta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak, saat membuka seminar kajian tenaga kerja perempuan di dunia kerja/sektor swasta, di Jayapura belum lama ini.

Menurut Enembe, pendataan terhadap pekerja maupun perempuan Papua perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka.

“Apakah sudah memiliki lapangan kerja dan sejauh mana mereka sudah bekerja, apakah sudah ada keberpihakan kepada perempuan asli Papua atau belum,” katanya.

Disamping itu, ujar ia, harus ada kajian tentang tenaga kerja perempuan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberi perhatian terhadap hal ini.

“Saya tegaskan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan di dunia kerja, perlu diperhatikan, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja  mengingat perempuan yang bekerja memiliki skill yang tentunya harus diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.

Menurut ia, partisipasi, pengendalian dengan memandang gender agar tidak terjadi ketimpangan, penting untuk dilakukan.

“Poin penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan bagi perempuan, dalam artian pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan,” sambungnya.

“Saya harapkan dinas terkait, dalam hal ini DP3A untuk memberi pelatihan kepada perempuan asli Papua.”Mereka harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua terus memberi perhatian terhadap pembangunan yang terarah yakni meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang layak dan berkualitas.

“Artinya faktor pembangunan SDM harus menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara sehingga tidak terjadi ketimpangan gender,” kata Gubernur Enembe.

Secara terpisah, Diana warga Kota Jayapura mengaku pendataan terhadap perempuan sudah seharusnya dilakukan, mengingat sampai hari ini masih banyak perempuan Papua yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Memang sudah banyak perempuan Papua yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, tapi di satu sisi juga masih banyak perempuan Papua yang hidupnya terkekang. Untuk itu, pendataan dan perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara serius,” kata Diana. (*)