Search This Blog

Thursday, 29 November 2018

PNG continues to import skilled workers: Dept

Papua New Guinea will continue to import 95 per cent of its technical skills workforce from overseas, says Department of Works’ director of human resources Michael Sula.
He said this was because of 25 years’ absence in training and testing local apprentice graduates in trade pre-employment technical training (PETT) courses to maintain required strength.

There is an urgent need for certified tradesmen and women in the country.

Trade testing and training facilities, including supervisors in various technical skills to assess and recommend graduates that come through apprenticeship programmes, was outmoded in 1993.

Sula told The National that due to influx of investors, the country required a skilled workforce including mechanics, heavy equipment fitters, electricians, fabricators and welders, among others.

“We need more local skilled people in extractive and manufacturing industries” he said.

The DoW, with approval from the National Apprenticeship Trade Testing Board resurrected the National Rebuild Centre (NRC) in Lae in 2016 and has so far graduated 48 skilled people.

The NRC this year graduated eight heavy equipment fitter apprentices in block course 1 after eight weeks.

They were from HBS Lae, Hidden Valley and Simberi, Hornibrooks and Mainland Holdings Ltd.

The apprenticeship trade training is a four-year programme involving internal and external activities.

Certified assessors appraise the apprentices before certifying them as tradesmen and women.

Sula said when the Government made redundant the plant and transport branch (PTB) in 1993, the apprenticeship training programme was also shelved until the National Apprenticeship Trade Testing Board resurrected it in 2008 with first graduates in 2016.

“However, we still needed to improve the facilities and training equipment to ensure additional courses apart from current programmes in heavy equipment fitting, motor mechanics, auto electrical, panel beating and spray painting,” he said.

The post PNG continues to import skilled workers: Dept appeared first on PAPUA.business.

Foreign affairs boss wants business at border boosted

By CLIFFORD FAIPARIK, the National PNG

Papua New Guinea and Indonesia have to develop economic activities along the border, Foreign Affairs and Trade Secretary Barbara Age says.
This is for West Sepik and Indonesia’s Papua Province.

Age was speaking yesterday during an economic development cooperation forum between PNG and Indonesia in Port Moresby

“We are seeing huge opportunities along the border in Batas/Wutung,” Age said. “There is greater potential to enhance business activities along the border by establishing the necessary mechanisms.

“For instance, establishing an economic zone along the border, and the necessary infrastructure and facilities, could contribute to greater cross-border trade.”

Meanwhile, a senior Indonesian government official said there was more economic potential to be developed between the two countries,

“The potential is there, but unfortunately, not many people from both countries know about it and also that we share the same land border,” Asia-Pacific and African affairs directorate general-secretary Rossy Verona said.

“That’s why we are having such a meeting so that we will identify the challenges and move on.

“We want to share a lot of cooperation with PNG, we want to share the potential of our state-owned companies, we want to develop more cooperation along the border .
“PNG is an important partner to Indonesia and we need to develop our border to develop well.”

Verona is leading the joint Indonesian government and business delegation to meet with their PNG counterparts to discuss potential economic activities between both countries.

Age has praised Indonesian Ambassador Ronald Manik for his effort in finalising the extradition treaty between Indonesia and PNG.

“This treaty, which came into force in 2018, is promoting relationships between Papua New Guinea and Indonesia,” she said

Age also thanked the Indonesian government for helping PNG host a successful Apec Leaders’ Summit, help with the supply of formal attire for staff of the Department of Foreign Affairs and Trade, protocol training and training for Apec Joint Security Task Force members in small arms and light weapons.

The post Foreign affairs boss wants business at border boosted appeared first on PAPUA.business.

Upaya KAP Papua membangkitkan ekonomi OAP

RATUSAN pedagang memadati halaman kantor Gubernur Papua. Mereka datang memenuhi undangan Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua untuk mengikuti pameran akbar yang digelar KAP-Papua dengan tema “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua”.

Kegiatan tersebut berlangsung 27-28 November 2018. Sejumlah mama-mama penjual noken ikut ambil bagian bersama pengusaha OAP di bidang aksesoris khas Papua, sanggar kulit kayu, pengusaha cafe kopi, salon, toko, dan perbengkelan.

Markus Kabes, pemilik bengkel mobil Rehobot, ketika wawancarai Jubi, mengatakan kegiatan “Kebangkitan Ekonomi Rakyat Orang Asli Papua” sangat penting dan positif.

“Ajang ini diadakan supaya kita bisa tahu bahwa kita sedang berjalan menuju ke arah yang kebangkitan ekonomi orang Papua, di sini kita juga bisa tahu dan bisa mengukur kemampuan ekonomi OAP sudah sampai di mana,” kata Max.

Sekarang, lanjutnya, baru merasakan masing-masing punya ilmu yang dikembangkan bisa menjadi nilai tersendiri untuk dapat dijual. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperbaiki taraf hidup orang asli Papua ke arah yang lebih bagus dan lebih mandiri agar bisa menyejahterakan keluarga.

“Gerakan ini dapat memotivasi kita untuk bersaing dengan saudara non Papua, karena saat ini kita tidak bisa duduk saja dan menonton usaha mereka, tapi mari kita bangkit di bidang ekonomi,” kata Max, yang sudah menjalankan usaha bengkelnya selama 9 tahun di jalan SPG Taruna Bakti Waena Kota Jayapura.

Max mengaku baru pertama kali bergabung dengan kegiatan KAP-Papua dan diberi kesempatan untuk pameran.

Max mengusulkan agar pemerintah melalui KAP bisa memberikan bantuan kepada mereka yang serius dalam menjalankan usaha. Sebab bantuan untuk mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak pernah disalurkan dana dan jarang diperhatikan. Ini perlu agar mereka yang menekuni usaha bertahun-tahun tidak kecewa.

“Yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha adalah modal, usaha tanpa modal tidak akan berjalan dan tidak akan berkembang,” katanya.

Ia berharap pengurus KAP-Papua ke depan dapat bekerja bagus dan jujur kepada masyarakat dan bersikap transparan kepada semua pedagang dan pengusaha OAP. Terlebih soal dana dari pemerintah yang diberikan sesuai dengan kamampuan dan besar-kecil jenis usaha yang mereka tekuni, serta apa yang mereka butuhkan. Sebab hal itu akan membantu orang asli Papua untuk bangkit, mandiri, dan sejahtera.

“Harapan kami kepada KAP-Papua, karena pihak bank selama ini tidak bisa membantu dalam hal memberikan pinjaman modal dan KAP-Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bekerja maksimal untuk merangkul semua pedagang dan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Ketua Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua Merry Yoweni ketika ditemui Jubi di kantornya, mengatakan kegiatan pameran akbar merupakan sejarah pertama kali yang dibuat KAP-Papua sejak  berdiri 2006-2013 hingga akhirnya KAP-Papua diakui pemerintahan Guberur Papua Lukas Enembe.

“Pemerintah mengesahkan KAP-Papua hingga saat ini dengan eksekusi bantuan bentuk hibah kepada semua pengusaha asli Papua lebih dari 7 ribu rekening dan ini pertama kali dilakukan pameran setelah 7 September 2017 kami melakukan deklarasi kebangkitan ekonomi orang asli Papua,” kata Merry.

Pada 2017 sekitar 20-an asosiasi lokal mengakui KAP-Papua sebagai organisasi induk pengusaha Papua. Itu dilakukan untuk memenuhi persyarakatan memproses Pergub No. 45 tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua.

“Dalam pameran ini kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa animo masyarakat tentang dunia usaha naik meskipun ada image negatif yang terbangun di luar, baik media sosial maupun media massa dan kehadiran kemarin menunjukkan ekonomi sangat penting dalam kehidupan kami,” katanya.

Ia menambahkan pameran kemarin hanya sebagai momen untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa anak-anak muda Papua juga bisa.

“Ini akan menyadarkan agar tanah kami ini menjadi sorotan banyak dunia, kesadaran ini menjadi roh kebangkitan orang Papua ke depan,” katanya.

Ia menyebutkan KAP-Papua sudah menampung lebih 10 ribu pengusaha, namun yang menjadi masalah pengurus adalah KAP-Papua tidak memiliki dana operasional setiap tahun sehingga untuk memastikan dan memvalidasi data menjadi terkendala. Padahal itu penting untuk antisipasi agar tidak muncul proposal saja.

“Asosiasi-asosiasi KAP-Papua sudah terbentuk di kabupaten dan kota, namun masih memiliki kelemahan yaitu ketua dan pengurus belum bisa menjalankan 90 persen organisasi, karena terkendala bekerja sama dengan pemerintahan setempat,” katanya.

Ia menambahkan mereka yang sudah mendapatkan modal bantuan 3 tahun ini kurang lebih total Rp 55 miliar. Dana tersebut didistribusikan langsung Pemprov Papua ke setiap OAP. Total 7 ribuan rekening pengusaha.

“Prosesnya dana tidak diberikan kepada KAP-Papua, tetapi KAP-Papua menyiapkan semua data lalu memasukan ke keuangan, dikirim lagi ke Biro Hukum untuk dibuatkan SK Gubernur sehingga SK Gubernur itu menjadi dasar untuk disalurkan ke masyarakat melalui rekening masing-masing, secara kelembagaan KAP-Papua aman dan ini sistem yang baik untuk terus dijalankan,” katanya.

Kata Merry, kehadiran KAP-Papua ke depan diharapkan mengeksekusi tiga persen dana Otsus untuk ekonomi orang asli Papua. Ekonomi ini yang selama ini mandeg dan KAP-Papua ada pada posisi tersebut untuk merangkul semua pengusaha Papua. (*)

Sumber: TablidJubi

The post Upaya KAP Papua membangkitkan ekonomi OAP appeared first on PAPUA.business.

Tuesday, 27 November 2018

PT Inalum, Gubernur Provinsi Papua dan Sahaam Freeport di Singapur dan London

Catatn Marinus Yaung di Halaman Facebook Pribadinya

Kalau berita tentang penolakan Gubernur Papua terhadap proposal PT. Inalum ttg mekanisme kepemilikan saham 10 persen Papua dikelola oleh BMUD ” palsu ” yakni PT. Indocopper Investama, muncul di bursa efek Singapore dan London tempat yang merupakan pasar bagi PT. Inalum menerbitkan surat utang globalnya utk mendapatkan pinjaman 58 Trilyunan dlm rangka mengakuisisi saham mayoritas Freeport, pasti para investor atau pemegang obligasi akan berpikir ulang utk meminjamkan uangnya ke PT. Inalum.

Hebat betul ya, aset sumber daya alam Papua dlm bentuk aset 51 persen saham Freeport, dijadikan jaminan oleh PT. Inalum di pasar perdangan Singapore dan London tanpa libatkan atau bicara dengan orang Papua. Aset Inalum yang mencapai 100 trilyun itu menurut saya tdk cukup kuat meyakinkan para pemegang obligasi kalau tidak di dukung dengan presentasi Inalum soal cadangan emas, tembaga, bahkan mungkin juga uranium yg masih terkandung dalam perut bumi pegunungan Nemengkawai dan tanah adat Amungsa. Cadangan SDA Papua itu yg meyakinkan investor pasar London rebutan membeli surat obligasi PT. Inalum. Dalam waktu singkat sejak Global bond direalis 8 November 2018 oleh PT. Inalum di Pasar London, seperti pisang goreng ludes terjual. Memang bisnis jual beli saham itu ternyata lebih jahat dan tdk punya rasa kemanusian.

Bapak Gubernur Lukas Enembe lebih baik tutup pembicaraan atau negosiasi dengan PT. Inalum dan Pemerintah pusat soal divestasi saham Freeport. BMUD yang bapak Gubernur usulkan ke Pemerintah Pusat tgl 12 November 2018 kemarin ditolak Pemerintah karena tdk punya aset. Lebih baik BMUD yang bapak Gubernur usulkan itu, segera bertindak sendiri mencari modal pinjaman atau aset ke investor asing lainnya. Saya pikir pinjaman dana segar bisa di dapat dari perusahan dan pasar. Soal pasar, Thiongkok sangat potensial dan bisa dapat pinjaman dgn cepat dan saya siap bantu utk dapat pinjaman dari pasar Thiongkok !

The post PT Inalum, Gubernur Provinsi Papua dan Sahaam Freeport di Singapur dan London appeared first on PAPUA.business.

Saturday, 24 November 2018

‘The PNG 100’: key Papua New Guinea companies

Contact details for key Papua New Guinea corporations and service providers, listed by industry sector.

While every effort is made to keep this list up-to-date, inevitably details will change over time. To report a broken link or out-of-date phone number, please email us.
Is your company listed below? Enhance your profile by contacting Charles Saldanha today.

  1. AGRIBUSINESS
  2. BANKING & FINANCE
  3. BUSINESS SERVICES
  4. CONSTRUCTION & ENGINEERING
  5. DIVERSIFIED INDUSTRIAL GROUPS
  6. HEALTH
  7. INFRASTRUCTURE & TELECOMMUNICATIONS
  8. INSURANCE
  9. LAW
  10. MANUFACTURING
  11. MINING, OIL & PETROLEUM
  12. REAL ESTATE
  13. RECRUITMENT
  14. RETAIL
  15. TRANSPORT & LOGISTICS

While every effort is made to keep this list up-to-date, inevitably details will change over time. To report a broken link or out-of-date phone number, please email us.

Sempat Walk Out, Gubernur Papua Tolak Proposal PT Inalum Soal Divestasi Saham Freeport